Nilai Yusril Bahwa Gerakan Petisi 100 Mendukung Pemakzulan Presiden Jokowi Tidak Sesuai Konstitusi.

Nilai Yusril Bahwa Gerakan Petisi 100 Mendukung Pemakzulan Presiden Jokowi

Yusril Nilai Gerakan Petisi 100 Dorong Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional

Sejak awal tahun 2021, terdapat sebuah gerakan yang memunculkan petisi online yang menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi. Gerakan ini diberi nama Petisi 100 atau 100 Dukungan Pemakzulan Jokowi. Namun, petisi ini mendapat penolakan dari Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kabinet Indonesia Bersatu II.

Berikut adalah informasi terbaru tentang pandangan Yusril terkait dengan Petisi 100 itu.

Apa itu Petisi 100 Dukungan Pemakzulan Jokowi?

Petisi 100 Dukungan Pemakzulan Jokowi adalah sebuah petisi yang dimulai oleh warga negara Indonesia. Petisi ini ditandatangani oleh seratus warga negara Indonesia atau lebih, yang menuntut pemakzulan Jokowi. Petisi ini menuduh Jokowi bertanggung jawab atas banyaknya kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat Indonesia.

Penolakan Yusril Ihza Mahendra terhadap Petisi 100

Seperti yang diketahui, Yusril Ihza Mahendra adalah seorang mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang dikenal sebagai ahli hukum tata negara. Yusril menilai Petisi 100 itu bermasalah secara konstitusional.

Menurut Yusril, petisi semacam ini tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi di Indonesia. Direktur Yayasan Lembaga Konstitusi Indonesia itu menyatakan bahwa undang-undang tidak mengenal adanya mekanisme yang menyokong pemakzulan presiden dalam bentuk petisi online. Untuk melaksanakan pemakzulan presiden, diperlukan cara-cara tertentu yang diatur dalam undang-undang atau konstitusi.

Dasar hukum tentang pemakzulan presiden

Dalam konstitusi Indonesia, ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemakzulan presiden. Pasal tersebut secara khusus disebutkan dalam Pasal 7 UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam hal menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau karena meninggal dunia atau karena melakukan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pelaksanaan tugasnya.”

Proses pemakzulan presiden tidak semudah itu. Ada beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seorang presiden dapat dijatuhkan dari jabatannya. Salah satunya adalah terdapatnya penodongan tindakan tanpa kecakapan yang memperlihatkan kepincangan jelas dari presiden tersebut. Proses pemakzulan dilakukan dengan cara majelis pemungutan suara (MPS) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Proses pemakzulan Jokowi

Sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Joko Widodo telah menghadapi beberapa upaya pemakzulan yang tidak berhasil. Saat ini, Jokowi masih merupakan presiden Indonesia hingga akhir masa jabatannya pada 2024.

Namun, bukan berarti hal itu menutup kemungkinan adanya usaha pemakzulan di masa masa mendatang, khususnya jika ada bukti-bukti yang sangat kuat dan jelas yang membuktikan bahwa Jokowi telah melakukan pelanggaran berat terhadap UUD 1945.

Kendala untuk melaksanakan pemakzulan

Salah satu kendala untuk melaksanakan pemakzulan presiden adalah sulitnya memperoleh dukungan dari anggota DPR. Dibutuhkan setidaknya dua per tiga dari anggota DPR untuk setuju dengan usulan pemakzulan presiden.

Selain itu, ada juga kendala politik dalam bentuk penolakan dari partai-partai politik terhadap pemakzulan presiden. Kemudian, sulitnya memperlihatkan kepincangan jelas dalam pelaksanaan tugas presiden dan adanya intervensi dari elit politik lainnya.

Tanggapan negatif masyarakat tentang Petisi 100

Walaupun Petisi 100 telah berhasil mengumpulkan seratus ribu tanda tangan, banyak masyarakat yang menilai petisi tersebut tidak realistis dan terkesan melecehkan keputusan demokrasi yang telah diambil dalam pemilihan presiden secara nasional.

Beberapa masyarakat juga menyatakan bahwa petisi tersebut merupakan bagian dari politik provokasi dan tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Aksi penggalangan dukungan dan protes

Setelah petisi tersebut dipublikasikan, aksi penggalangan dukungan dan protes dari berbagai kelompok masyarakat berkembang di media sosial. Di samping itu, juga terdapat gerakan yang memicu aksi-aksi kontra yang berpendapat bahwa mengajukan petisi dengan alasan pemakzulan hanya dapat dilakukakn melalui konsitusi yang sudah ada.

Ada juga yang mendesak bahwa petisi tersebut sebaiknya ditembuskan ke DPR oleh Pejabat yang memiliki kewenangan melaksanakan itu. Sebagai contoh adalah Ketua MPR, ketua DPR, ketua MA, atau presiden.

Kesimpulan

Dalam konteks pemakzulan presiden, perlu dipahami bahwa hal itu tidak semudah itu. Terdapat prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan berdasarkan konstitusi yang harus dipenuhi sebelum seorang presiden dijatuhkan dari jabatannya.

Dalam kasus Petisi 100, Yusril menilai bahwa hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan demokrasi Indonesia. Masyarakat diharapkan untuk memahami dan menghormati proses demokrasi serta tidak memandang enteng keputusan yang telah diambil dalam pemilihan presiden secara nasional.

Menjadi penggalangan dukungan atau memberikan protes terhadap pemerintah adalah hak seseorang sebagai warga negara. Yang penting adalah bahwa aksi protes dan penggalangan dukungan tersebut harus dilakukan dengan damai dan tidak melanggar hukum, serta tidak memancing kerusuhan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Original Post By Dmarket