10 Dampak Era Reformasi bagi Pemerintahan Indonesia di Bidang Politik

orde barujpg 20221017095039

Dampak Era Reformasi bagi Pemerintahan Indonesia di Bidang Politik

Era Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan besar bagi pemerintahan Indonesia. Berbagai reformasi dilakukan dalam bidang politik demi mencapai pemerintahan yang lebih demokratis dan efektif. Pada artikel ini akan dibahas 10 dampak dari Era Reformasi bagi pemerintahan Indonesia di bidang politik.

1. Demokratisasi Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang lebih didominasi oleh militer dan politikus. Namun, pada masa Reformasi, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui sistem pemilu langsung oleh rakyat Indonesia.

Dalam pemilu langsung, rakyat memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan cara memilih langsung di bilik suara. Hal ini menjadikan proses pemilihan lebih demokratis dan representatif.

2. Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Dalam era Reformasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Adanya kebebasan pers, hak berkumpul, dan kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi politik dan berpartisipasi dalam aktivitas politik secara lebih aktif.

Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dilihat dari semakin seringnya dilakukannya aksi demonstrasi dan aksi sosial lainnya dengan tujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat.

3. Menegakkan Keadilan di Bidang Hukum

Reformasi juga membawa perubahan besar di bidang hukum dan keadilan. Salah satu tuntutan utama dari Reformasi adalah menegakkan hukum dan keadilan yang jujur dan adil. Hal ini tercermin dari dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lainnya yang bertugas memeriksa, menindaklanjuti, dan memproses kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

Selain itu, Undang-undang untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi juga diperkuat dan dipulihkan. Semua tindakan ini menegaskan bahwa negara Indonesia menempatkan keadilan sebagai prioritas dalam upayanya untuk memperbaiki sistem hukum dan peradilan yang jagal.

4. Reformasi Administratif

Era Reformasi meliputi reformasi di bidang administratif. Program ini bertujuan untuk menghilangkan praktik korupsi, mengefektifkan pengelolaan negara, dan menjadikan pemerintahan lebih terbuka. Pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN) untuk mengelola reformasi administratif.

Dalam pembentukan KemenPAN, pemerintah berusaha untuk menetapkan sistem manajemen pemerintahan yang lebih baik dan lebih efektif. Penggunaan sistem e-government menjadi salah satu usaha untuk mempermudah tingkat pengelolaan yang lebih baik dan efektif.

5. Penyeimbangan Kekuasaan

Era Reformasi Indonesia telah berhasil mencapai keseimbangan kekuatan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebelum Reformasi, kekuasaan kuncian ditentukan oleh presiden dan militer tanpa adanya kontrol yang jelas dari lembaga-lembaga lainnya.

Dengan adanya perubahan undang-undang, penguasaan kekuasaan negara dibagi antara lembaga nau lebih merata. Hal ini memungkinkan pembatasan adanya pengambilan keputusan oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak lainnya.

6. Reformasi Kebijakan Ekonomi

Era Reformasi turut membawa dampak pada reformasi kebijakan ekonomi. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk merubah sistem ekonomi yang terpusat dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Upaya-upaya inipun mulai dilakukan dengan meliberalisasi sektor keuangan di mana pemerintah menghapuskan monopolisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk lebih aktif dalam mengembangkan perekonomian nasional.

7. Pembebasan Pers Trdekam dari Censorship dan Kendali Pemerintah

Era Reformasi juga membawa pembebasan pers dari tekanan dan kendali pemerintah. Sebelum Reformasi, pers Indonesia dibatasi oleh kebijakan pemerintah yang mengekang kebebasan pers dan berekspresi dalam bentuk sensor.

Namun, dengan adanya reformasi, tekanan terhadap pers pun dilonggarkan sehingga kebebasan pers semakin terbuka. Hal inilah yang memungkinkan pers Indonesia untuk berkembang dan memberikan kontribusi dalam membentuk opini publik melalui media massa.

8. Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan

Era Reformasi Indonesia juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. Pada saat itu, teknologi internet menjadi fenomena baru yang mulai berkembang secara global. Seiring dengan itu, pemerintah Indonesia mulai memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alat pemerintahan.

Mulai dari pembuatan aplikasi untuk menyiarkan pemberitahuan hingga pembuatan sistem e-government untuk mengelola pemerintahan. Hal ini menjadikan pemerintahan lebih mudah diakses dan efisien dalam melakukan interaksi dengan masyarakat.

9. Penyelesaian Konflik Internasional

Era Reformasi juga berdampak pada penyelesaian konflik internasional yang terjadi. Dengan adanya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk bersikap lebih terbuka dan memberikan peluang bagi negara yang pernah terpisah, sehingga dapat menyatukan kembali.

Hal ini dilakukan melalui upaya dialog antarnegara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat internasional yang memungkinkan perdamaian dan persatuan dapat tercipta.

10. Pengembangan Politik Aspiratif

Era Reformasi mendorong perkembangan politik aspiratif di Indonesia. Partai politik saat itu mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi lembaga yang paling menonjol dalam proses politik pada masa itu. Dalam perkembangan ini, partai politik di Indonesia mengambil tema aspiratif dalam gerakan politik mereka, seperti penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur nasional.

Bahkan sampai saat ini, tema aspiratif menjadi salah satu hal yang paling dicari oleh pemilih dalam memilih seorang pemimpin. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran politik warga negara Indonesia.

Kesimpulan

Era Reformasi pada tahun 1998 membawa dampak besar pada pemerintahan Indonesia di bidang politik. Sepuluh dampak yang telah diuraikan di atas menunjukkan perubahan yang signifikan yang terjadi setelah Reformasi.

Perubahan ini menyebabkan pemerintahan di Indonesia menjadi lebih demokratis dan efektif, dalam artian bahwa kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan pendapat, media bebas, serta penggunaan teknologi, telah lebih mampu memungkinkannya berperan penting dalam membangun Indonesia. Hal ini memberikan mimpi untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Original Post By Dmarket

Originally posted 2023-04-22 03:21:35.