PDIP Terpukul oleh Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali.

PDIP Terpukul oleh Pencopotan Baliho Ganjar Mahfud di Bali

Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, PDIP: Kami Tersinggung

Pada hari Rabu, 14 Juli 2021, sebuah baliho dengan gambar wajah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dicopot dari lokasi yang berada di Bali. Baliho tersebut didirikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak tanggal 9 Juli 2021 sebagai bentuk dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Meski motif dari pencopotan baliho tersebut tidak diketahui secara pasti, namun beberapa pihak menduga bahwa kejadian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya tudingan bahwa baliho tersebut melanggar peraturan karena tidak memiliki ijin dari Dinas Perijinan Terkait. Selain itu, dugaan bahwa baliho tersebut merusak keindahan kawasan pun menjadi alasan pencopotan.

Baliho tersebut sebelumnya memuat tulisan “Bali Santun, Ganjar-Mahfud Maju Presiden”. Meskipun pencopotan baliho tersebut terlihat sebagai tindakan sepele, namun PDIP merasa tersinggung dan keberatan atas kejadian ini. Partai tersebut mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus pencopotan baliho ke kepolisian setempat.

Menurut Ketua PDIP Bali, Gendo Suardana mengatakan bahwa baliho tersebut tidak melanggar aturan dan peraturan yang ada. Bahkan dirinya menilai bahwa pencopotan baliho tersebut adalah tindakan yang merusak demokrasi, dan kebebasan berpendapat masyarakat serta hak politiknya sebagai warga negara.

Dalam situasi seperti ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami sebelum memberikan pendapat terhadap kejadian pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui:

1. Baliho tersebut didirikan oleh PDIP sebagai bentuk dukungan kepada kandidat calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.
2. Tidak ada ijin dari Dinas Perijinan Terkait yang diperlukan untuk mendirikan baliho tersebut.
3. Pencopotan baliho tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.
4. PDIP merasa keberatan dan mengambil langkah hukum melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.

Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejadian pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali merupakan suatu tindakan yang kontroversial dan patut dipertanyakan. Selain itu, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa tindakan ini adalah bagian dari upaya cuci otak untuk mempengaruhi opini masyarakat sekitar.

Kesimpulannya, meski pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali hanya terlihat sebagai suatu tindakan sepele, namun hal ini dapat menganggu kebebasan berpendapat dan hak politik masyarakat sebagai warga negara. Saat ini, PDIP dan pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pencopotan baliho tersebut agar dapat diambil tindakan hukum yang tepat.

Sebagai penutup, mari kita terus memperjuangkan kebebasan berpendapat, hak politik dan kehidupan demokrasi di negara kita. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, sehingga setiap suara, pikiran dan pandangan harus didengar dan dihargai secara adil dan transparan.

Original Post By Dmarket