Haruslah MK Bersikap Rasional dan Independen.

Haruslah MK Bersikap Rasional dan Independen

MK Harus Rasional dan Independen: Pentingnya Mengoptimalkan Putusan Bersih dan Adil

Mahkamah Konstitusi atau biasa disingkat MK memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia. Berbeda dengan pengadilan pada umumnya yang berfokus pada sengketa antara individu atau badan usaha, MK bertugas memastikan putusan yang sesuai dengan konstitusi dan prinsip hukum yang berlaku.

Sayangnya, posisi MK saat ini belum sepenuhnya independen dan rasional. Terkadang, putusan yang diambil terlihat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pengaruh dari pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk memastikan keputusan-keputusannya bersih dan adil agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait.

Seiring perkembangan zaman, terdapat beberapa upaya yang dilakukan guna memperbaiki kinerja MK agar lebih rasional dan independen. Berikut ini adalah beberapa upaya tersebut.

1. Seleksi Anggota MK yang Lebih Ketat
Dalam beberapa tahun terakhir, proses seleksi calon anggota MK dengan pendekatan profesional dan ketat telah dilakukan. Berkas calon yang diajukan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu, baik dari segi keahlian, integritas, dan pengalaman kerja di bidang hukum. Kemudian, calon-calon yang memenuhi kriterianya akan diseleksi dengan menggunakan tahapan-tahapan yang cukup rumit.

Seleksi yang ketat ini diharapkan dapat menghasilkan anggota MK yang lebih berkualitas dan berintegritas tinggi. Sehingga, keputusan-keputusan yang diambil dapat didasarkan pada pertimbangan rasional dari para anggota MK tersebut.

2. Penanganan Sengketa Pemilu yang Lebih Transparan
Pada Pemilu 2019 yang lalu, MK menjadi sorotan publik karena beberapa keputusannya yang dianggap kontroversial. Beberapa pihak mempertanyakan independensi MK dalam menangani sengketa-sengketa pemilu tersebut.

Melalui UU No. 8 Tahun 2019 tentang Pemilu, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki transparansi MK dalam menangani sengketa-sengketa pemilu. Salah satunya adalah dengan membuka live streaming proses sidang, sehingga publik dapat melihat secara langsung argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak terkait, termasuk MK sendiri.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja MK
Selain mengutamakan seleksi anggota yang berkualitas, juga diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan kinerja MK berjalan lancar. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan dana anggaran yang diberikan kepada MK agar tidak terlalu minim. Pasalnya, keterbatasan dana dapat berdampak pada kualitas performa MK dalam menjalankan tugasnya.

4. Memperbanyak Dialog Terbuka antara MK dengan Publik
Terakhir, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan independensi MK adalah memperbanyak dialog terbuka antara MK dengan publik. Dialog ini meliputi diskusi-diskusi terkait pengambilan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui dialog ini, masyarakat dapat ikut serta memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja MK, sehingga MK dapat memperbaiki kinerjanya dan memastikan putusan yang diambil bersih dan adil.

Kesimpulan
MK adalah salah satu lembaga penting dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, MK harus melakukan upaya-upaya agar keputusan yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan rasional yang independen, sehingga tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pengaruh pihak tertentu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan beberapa upaya, seperti seleksi anggota yang lebih ketat, penanganan sengketa pemilu yang lebih transparan, meningkatkan sarana dan prasarana, dan memperbanyak dialog terbuka dengan publik. Dengan demikian, diharapkan MK dapat memastikan putusan yang diambil bersih dan adil, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa keputusannya berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Original Post By Dmarket